aturan dasar tata warkat. rasaD-gnadnU-gnadnU )3( taya 71 lasaP . aturan dasar tata warkat

BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie,efektif dan efisien serta sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik; b. 5. Jakarta -. Nama : Leni Marlina Kelas: XII OTKP 1 1. 2002. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata warkat antara lain ; a. UU No. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan ialah Tata Upacara. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos. Aturan Dasar Tata Tempat 1) Orang yang berhak mendapat tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan. Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan konsepsi dasar tata tempat dalam keprotokolan. 86. 1. Penyelenggara SKNBI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Bank Indonesia. 12. adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan. Tata busana disini ialah pakaian yang harus yang dimaksud ialah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh para pejabat undangan ataupun. Contohnya laporan keuangan, surat penagihan, surat permintaan pembayaran, daftar gaji, dan lain sebagainya. Tata Warkat. HH-01. 05/ 2007. Undang-Undang „Formal‟ (Formell Gesetz)Aturan Dasar Tata tempat yang telah kita bahas bersama diatas pada dasarnya mengandung esensi bahwa tata tempat (preseance) mengandung unsur tentang siapa yang berhak didahulukan dan siapa yang berhak mendapat prioritas. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21); 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 5. APMK. our Products; STUDiLMU Event. Salam pembuka ditulis dengan bahasa yang baku dan sopan, seperti “Dengan hormat”, “Assalamualaikum”, "Salam Sejahtera" atau masih banyak yang lainnya. Transaksi repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain obligasi korporasi, sukuk korporasi, Surat Berharga Negara, dan saham serta derivatif dari Efek. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA . Memahami konsep dan dasar kearsipan dalam konteks rekaman informasi. Foto: AZCentral. bentuk warkat dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. 206, 2019 kemendikbud. PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/10/PADG/2019 TENTANG. 03/2021 tentang tata cara melakukan pencatatan dan kriteria tertentu serta tata cara. Dasar Hukum Meterai Rp. 2. Tata ruang, b. Dok. "Akan kita gunakan untuk kasus yang memang akan diputus setelah adanya peraturan itu. 03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum tanggal 29 Januari 2019. Tata Usaha terdiri dari dua kata, yaitu “Tata” dan “Usaha” yang masing-masing kurang lebih mempunyai pengertian sebagai berikut Tata adalah suatu peraturan yang harus ditaati. Naskah Do’a. (1) Sumber Hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyususnan peraturan perundanagan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 Buku, surat, catatan, dan neraca yang berdasarkan ketentuan Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie,Arsip atau pertinggal [1] adalah kumpulan warkat atau dokumen bersejarah (dalam media apa pun) atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. Beberapa hal yang diatur dalam PADG ini meliputi:. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 3 h. Berdasarkan subyek atau isinya, arsip dibedakan menjadi: Arsip keuangan. 2. Menurut Wursanto (2001: 22) menyatakan bahwa: “Sistem penyimpanan adalah rangkaian tata cara dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam menyimpan warkat-warkat, sehingga bilamana diperlukan lagi warkat-warkat itu dapat ditemukan kembali secara cepat”. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional penyelesaian transaksi Efek dengan warkat pada tanggal 9 Januari 1998, mengambil alih fungsi sejenis dari PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) sebagai Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). c. Demikianlah artikel tentang pengertian kearsipan menurut para ahli, secara. 36 BAB II PELAKSANAAN TRANSAKSI SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPTLESS TRADING) DI BURSA EFEK INDONESIA A. Pengertian, Aturan, dan Contoh Kegiatan Keprotokolan Menurut Ahli - Dari segi bahasa, protocol berasal dari bahasa latin protocollum, yang terdiri atas kata yaitu protos dan kolla, yang artinya lembar pertama dari dokumen resmi (the first leaf of legal document) Kata protokol mengandung pengertian : Rules of etiquette and. Menjelaskan tentang definisi dan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah No. Wb. Tata pelaksanaan acara c. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara. B. bahwa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kemandirian untuk melaksanakan pembangunan ekonomi nasional secara. Peraturan Bank Indonesia ini merupakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/15/PBI/2021 tentang Layanan Kebanksentralan. Mengheningkan Cipta 3. Setelah pembelian atau perpindahan saham terlaksana dan berhasil, calon istri kemudian mencetaknya di Biro Administrasi Efek. arsip). 5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. Pelaksanaan MC dan keprotokolan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran akan peran pentingnya public speaking dalam komunikasi. Sistematika UU no. 9 Tahun 2010 b) UU No. Kedua,Jika berjajar yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama, dianggap lebih tinggi/mendahului orang yang duduk di. Contoh: Undangan untuk Pemberi Sambutan Orang yang diberi kehormatan untuk memberi sambutan merupakan orang yang dihormati. 11/11/PBI/2009 sebagaimana diubah dengan PBI No. Tata Warkat. Pasal tersebut menentukan bahwa: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Apr 12, 2023 · Arsip dapat diartikan sebagai catatan rekaman kegiatan atau sebagai sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang disusun dan dibuat oleh suatu lembaga, instansi, organisasi, atau bahkan perseorangan dalam rangka melaksanakan kegiatan. Rukun dan persyaratan tersebut, yaitu: Terdapat mempelai laki-laki dan perempuan. Peraturan daerah Kabupaten/Kota. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah : 1. Undang-undang (formell gesetz); dan 13 Ibid. UUD 1945 hukum dasar dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata Warkat. TATA CARA PELANTIKAN . Buku berjudul Panduan. 1 Definisi sistem dan Prosedur perkantoran. 1987. 2. Dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kliring meliputi: Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 1/3/PBI/1999; UU Bank Indonesia No. Meski konvensi. Halaman. TATA WARKAT ATURAN: Pembuatan Undangan ( bentuk, warna, redaksi) Daftar Tamu /Pejabat yang akan diundang Pengiriman Undangan Pengecekan Kehadiran Pejabat. PENGUMUMAN. Aturan dasar diminta mempresentasikann 3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini merupakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/22/PADG/2021 tentang Rekening Giro di Bank Indonesia. [1] Tujuan Pengaturan Keprotokoleran sesuai Pasal 3 UU no. Baca Juga : Pengertian Wesel Pengertian Kliring Menurut Para Ahli Bank Indonesia. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-. a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Tugas-tugas khusus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. tanpa warkat, pengenaan Pajak Penghasilan atas saham yang diperdagangkan di bursa efek, khususnya atas saham pendiri,. Oct 11, 2021. Tata Warkat. iv Regulasi Bank Indonesia Hal. Continue with phone. 9 Tahun 2010 b) UU No. Data pendukung administrasi keuangan merupakan data administratif yang berkaitan dengan keuangan untuk digunakan sebagai pendukung penyusunan dan pembuatan dokumen keuangan. 9 Tahun 2020 d) UU No. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. formasi yang berwujud warkat. Kita bisa mulai membayangkan hidup di dunia tanpa aturan. Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493). 4 Tahun 2014) Latar Belakang Kementerian Riset, Teknologi, dan. Peraturan pelaksanaannya diserahkan ke departemen yang bersangkutan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN POS. Aturan umum tata tempat. . Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia. 3. Arsip ini tidak berbentuk lembaran kertas. PBI ini diterbitkan oleh BI pada November 2016 lalu, dan dinyatakan berlaku mulai 1 April 2017 mendatang. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan/kedudukan dalam negara, pemerintahan atau masyarakat. PBI ini sekaligus mencabut Surat Keputusan Direksi No. Cantumkan nama lengkap penerima dan alamat singkat dari orang yang akan berpartisipasi dalam undangan resmi tersebut, ya. Temukan berbagai produk keuangan online terbaik untuk segala kebutuhan. Peraturan Internal (Hospital Bylaws) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis. Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang berdiri di sebelah kanan. I. TATA. Tata Warkat . penanganan, penyimpanan, dan pemeliharaan surat-surat / warkat-warkat yang memiliki arti penting baik ke dalam maupun keluar dengan mnerapkan suatu kebijaksanaaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Tata ruang, Tata ruang adalah pengatur ruang atau tempat yang. Pedoman Preseance: 1) Aturan dasar Preseance a) Orang yang dianggap paling utama atau tertinggi, mempunyai urutan paling depan atau mendahului, b) Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang di sebelag kanan. 12. Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan parameter keabsahan penetapan KTUN. Tata ruang, adalah pengatur ruang tempat-tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang didalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi maupun acara- acara kenegaraan. Pengertian…. Nah, senyawa tambahan paling umum ditemukan adalah hidrogen. Pasal 7. Hal yang perlu diperhatikan ialah: Daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah disiapkan sesuai dengan jenis/keperluan kegiatan; Jumlah seruan diadaptasi dengan kapasitas tempat, kepentingan serta tercapainya tujuan kegiatan sendiri. Sitorus Oloan & Puri H. Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, orang yang paling utama ini adalah mereka yang berada di sebelah kanan. Table of Contents. Pengaturan mengenai tata cara penggunaan e-money atau uang elektronik selengkapnya diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/201 tentang Uang Elektronik (“PBI 20/2018”). Mar 11, 2018 · Menurut Mulyono, Muhsin, dan Marimin (1985) Pengertian kearsipan yaitu tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan procedure yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. TATA UPACARA: Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Peraturan dasar meliputi hal-hal mendasar dalam sebuah permainan bola basket. P D Keprotokolan & Tata Cara P A - Download as a PDF or view online for free. 2. Pasal 22Bagian yang rumit dan penting, mungkin, adalah membangun perbedaan di antara keduanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara. Sifat acaranya ada 3, yaitu acara kenegaraan, acara resmi, dan acara yang dipersamakan dengan acara resmi. 34. Tata cara, setiap kegiatan acara harus dilakukan secara tertib, khidmat serta setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan menurut aturan dan urutan yang telah dilakukan. 12 Bagir Manan, Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia, IND-HILL. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. See more. 9 tahun 2010 tentang keprotokolan dan lebih spesifik telah dikaji. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keprotokolan tata warkat: Daftar nama undnagan sudah disiapkan jauh-jauh hari sesuai dengan jenis/keperluan kegiatan. KETENTUAN TATA TEMPAT ATURAN UMUM: Jika menghadap meja, maka yang dianggap tempat pertama adalah Kep- 53/PM/1991 tentang Tata Cara Perizinan Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru; Mengingat : 1. Tata tempat ini penting dalam menciptakan suasana yang teratur, terorganisir, dan menghormati hierarki serta protokol yang berlaku. Selain itu sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. Dasar hukum PP 39 tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Keprotokolan adalah: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. Jun 1, 2015 · Definisi lain:“kumpulan peraturan dalam upacara yang dituruti dalam semua pergaulan internasional oleh (kapala negara, kepala pemerintahan, para menteri, dan diplomat) baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tata krama, yaitu etiket dalam pemberian penghormatan. Tata krama Diperlukan kata-kata yang baik dan tepat menurut tinggi-rendahnya derajat pejabat, disesuaikan dengan peristiwanya. 5) Lambang Kesatuan (Panji-panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Pataka, Duaja, Tunggul). Aturan dasar Preseance. Aturan Penuh Keprotokolan Acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . aturan protokol. Tata Warkat adalah format undangan yang akan dikirim untuk suatu acara. 8/87 adalah serangkaian aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yangmeliputi aturan. fase atau tahap pemusnahan. Continue with Google. Jelaskan Alasan dan Niat yang Jelas. Table of Contents. 12. Kenali kegunaan warkat, jenis, dan contohnya. Aplikasi Layanan Bank Indonesia adalah suatu sarana elektronik secara on-line yang disediakan kepada Nasabah untuk mengakses Layanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah Tata Usaha ialah penyelenggaraan tulis menulis (keuangan dan sebagainya) di perusahaan, negara dan sebagainya, sedangkan. Tata Warkat. ”. Nov 3, 2018 · 5. b. Dasar hukum bank garansi dalam hal perjanjian adalah penanggungan hutang yang diatur dalam bab XVII pasal 1820 sampai dengan 1850 Kitab Undang-undang hukum Perdata dimana bank bertindak sebagai penanggung. Dari hal di atas, dapat diketahui yang menjadi aspek-aspek dari keprotokolan meliputi: 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan dan pemusnahan dokumen perusahaan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dirangkum dari buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern (2007) karya Badri M. Pengertian Warkah Tanah. Baca Juga : Pengertian Wesel Pengertian Kliring Menurut Para Ahli Bank Indonesia. Peran Penting Protokoler & Master Ceremony Dalam Sebuah Penyelenggaraan Acara (Event) Kenegaraan, Kepemerintahan, Bisnis, Menangani VVIP, & Event Sosial. Jelaskan aturan dan isi tentang tata warkat - 17386724. Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada PP 21/2021 dalam Pasal 60 sampai 84 yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 2. 5) Lambang Kesatuan (Panji-panji TNI dan Panji-Panji Angkatan, Pataka, Duaja, Tunggul).